Hut 391 Kabupaten Tangerang Didemo HMI: Usut Korupsi RSUD Tigaraksa hingga Pengelolaan Aset

Hut 391 Kabupaten Tangerang Didemo HMI: Usut Korupsi RSUD Tigaraksa hingga Pengelolaan Aset

TangerangNetwork.com -- Tangerang: Puluhan Aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kabupaten Tangerang menggelar aksi demonstrasi pada perayaan HUT ke-391 Kabupaten Tangerang di Pusat Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan Tigaraksa, Jumat (13/10/2023). 


Mereka menuntut antara lain: pengusutan secara tuntas, transparan dan berkeadilan dugaan kasus korupsi pengadaan lahan pada pembangunan RSUD Tigaraksa yang tengah disidik Kejari setempat hingga perbaikan tata kelola aset milik Pemkab Tangerang.


Agus Toyib, Ketua Umum HMI Cabang Kabupaten Tangerang mengatakan, pihaknya sekira pukul 15.00 WIB memulai aksi dan sempat membakar ban di depan halaman luar gedung Kejari Kabupaten Tangerang seraya berorasi. 


Selanjutnya, bersama 40 Demonstran lainnya, pihaknya berhasil merangsek masuk tepat di halaman depan kantor gedung Kejari untuk menyampaikan aspirasinya.


"Usut tuntas Korupsi di mega proyek RSUD Tigaraksa," ungkapnya.


Agus menyebut, pihak Kejari sempat menerima dan berdialog dengan perwakilan Demonstran. Akan tetapi, dialog itu dinilai Agus tak ada titik temu akan aspirasi yang dituntut Demonstran dengan apa yang disampaikan perwakilan pihak Korps Adhyaksa pengusutan kasus tersebut.


"Sehingga kami menyatakan mosi tidak percaya kepada Kejari Kabupaten Tangerang," ungkapnya kepada Tangerangnetwork.com.


Sementara Fikri Fachri, selaku Koordinator aksi demonstrasi, menjelaskan bahwa ada lima fokus tuntutan aksi massa yang disampaikan demonstran pada hari ini.


Pertama, menuntut Kejari Kabupaten Tangerang menetapkan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan lahan dan pembangunan mega proyek RSUD Tigaraksa.


Menurut Fikri, kasus tersebut statusnya sudah dinaikan ke tahap penyidikan oleh Kejari dengan memeriksa sejumlah kepala OPD dan BPN terkait.


Namun kasus tersebut, hingga kini tak ada kabar dan seolah jalan di tempat alias mangkrak. "Percepat penetapan tersangka" ujarnya.


Kedua, Pemkab Tangerang melalui stakeholder terkait dituntut mengimplementasikan Peraturan Bupati Tangerang No.12 tahun 2022 tentang pengaturan truk kontainer yang dinilai masih lemah. 


"Selain itu, kendalikan kemacetan lalu lintas di Kabupaten Tangerang," terangnya.


Selanjutnya, Demonstran menuntut penanganan masalah sampah dan polusi udara yang hingga kini belum dapat diatasi dengan baik.


Kemudian, pengelolaan aset milik Pemkab Tangerang yang belum ditata dengan baik.


Sebab hingga kini, aset bidang tanah baru tersertifikasi sekitar 11% dari total seluruhnya berjumlah 6.580 bidang aset lahan.


Kata Fikri, hal itu rentan hilang dan diklaim pihak-pihak lain.


"Ini hasil kajian kami, kami menuntut penuntasannya," pungkasnya. (Iqbal