Tangerang Network - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) dengan tegas menolak rencana kebijakan program makan siang gratis yang diinisiasi oleh pasangan capres-cawapres nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang berpotensi menggunakan dana BOS. Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto sempat menyatakan bahwa dana BOS bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk program tersebut.
Airlangga menganggap bahwa sistem penganggaran melalui dana BOS sudah cukup mapan, dan oleh karena itu, dapat digunakan untuk membiayai makan siang gratis bagi siswa SD dan SMP. "Karena model untuk SD dan SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), secara spesifik bisa dibuat." Hal ini disampaikan oleh Airlangga dalam kunjungannya saat meninjau simulasi program makan siang gratis di SMPN 2 Curug, Tangerang, Banten pada Kamis (29/2/2024).
Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, menegaskan bahwa meskipun P2G mendukung pemenuhan gizi anak-anak Indonesia, namun P2G menolak terhadap penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis. Ia menyatakan, "Pertama, sebagian besar dana BOS dipakai untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer. Jadi, sama saja dengan memberikan makan gratis kepada siswa seakan-akan mengambil jatah makan para guru. Karena ada para guru honorer hanya mengandalkan dari dana BOS." ungkap Iman.
Menurut Iman, skema makan siang gratis seharusnya tidak bersumber dari anggaran pendidikan, termasuk BOS dari APBN. Ia berpendapat bahwa dengan anggaran APBN yang sudah ada, belum dapat mencukupi kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, memperbaiki fasilitas sekolah, dan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pengalokasian dana BOS untuk program makan siang gratis dianggap tidak sesuai dan berpotensi memperburuk kondisi keuangan sekolah.
P2G menyampaikan bahwa menurut data BPS, 60,60% ruang kelas SD dijenjang SD mengalami kerusakan pada tahun ajaran 2021/2022. Pihak P2G menilai seharusnya perhatian pemerintah lebih difokuskan pada masalah ini. "Apalagi jika harus ditambah beban makan siang gratis. Kita perlu diskusikan secara serius ketika presiden terpilih yang baru sudah ditetapkan oleh KPU," ujar Iman. "Misalnya, di tahun 2022 ke 2023, dana BOS berkurang hingga 539 Miliar. Jadi jika program ini menggunakan dana BOS, dikhawatirkan mengorbankan pembiayaan untuk sektor lain yang lebih esensial dalam anggaran belanja sekolah, contohnya untuk upah guru honorer," ungkapnya.
P2G juga mencatat bahwa banyak sekolah dasar mengeluhkan kurangnya dana BOS untuk siswa. Mereka menyebutkan bahwa setiap anak SD hanya mendapatkan Rp 900 ribu setiap tahun dari dana BOS, yang artinya negara menganggarkan Rp 2.830 per siswa per hari. "Sebenarnya sejak awal, biaya untuk anak SD sudah tidak manusiawi yaitu di bawah harga satu piring nasi versi makan siang gratis, 15 ribu rupiah," ungkap P2G dalam keterangan tertulis, Senin (4/3/2024).
Iman menegaskan bahwa dengan tren penurunan dana BOS, usulan makan siang gratis dari dana tersebut justru akan menambah permasalahan. Menurutnya, dengan dana BOS yang terus menurun setiap tahun, sekolah bisa jadi tidak dapat membiayai apa pun, bukan hanya makan siang gratis. "Artinya untuk sepiring nasi anak sekolah 15 ribu pun pemerintah belum mampu memenuhinya. Jadi, tidak bisa diambil dari dana BOS yang jelas-jelas kurang," ungkap Iman.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda